Label

Indonesia Masih dalam Jeratan Amerika dan Para Bidak-nya


Sinyalemen Indonesia dikuasai oleh asing sudah bukan hal aneh lagi. Belum lama berselang Indonesia dikejutkan dengan sebuah buku karangan penulis Amerika yang membuka kedok seorang mantan wartawan senior yang kemudian menjadi diplomat dan terakhir menjadi wakil presiden, sebagai agen CIA. Saya juga pernah membaca di majalah Sabili tentang Goenawan Mohamad, seorang wartawan senior dan budayawan terkemuka Indonesia yang menjadi agen utama CIA di Indonesia. Selain itu saya juga pernah membaca di tabloid Inteligen tentang kiprah Yayasan Tifa pimpinan Suciwati (istri almarhum pimpinan Kontras Munir) sebagi kepanjangan tangan George Soros serta isu jubir Presiden Dino Patti Djalal yang menjadi agen asing karena melindungi laboratorium Amerika yang kontroversial, NAMRU 2.

Dan saya juga masih terngiang-ngiang dengan sinyalemen Jendral Ryamizard Ryacudu tentang keberadaan puluhan ribu agen asing di Indonesia. Apalagi menjelang pemilu baru lalu kita disuguhi dengan isu tentang sosok agen-agen neoliberalisme dan Mafia Berkeley antek Amerika yang menjadi kandidat wapres –yaitu Boediono. Tujuan agen-agen asing ini tentu saja sesuai dengan agenda asing yang tidak ingin Indonesia, negara yang luas, kaya dengan sumber alam, dan jumlah penduduk yang banyak, tumbuh menjadi negara kuat yang mampu menjadi pesaing mereka. Seperti Cina yang "lepas kendali" dan tampil sebagai kekuatan baru.

Saya telah mencoba menganalisis kaitan keberadaan agen-agen asing tersebut terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Dari analisis singkat ini saya menyimpulkan: Indonesia memang dikuasai oleh agen-agen asing yang duduk di berbagai posisi strategis dalam pemerintahan dan dalam struktur sosial politik masyarakat Indonesia. Beberapa indikator yang saya gunakan untuk menganalisis keberadaan agen-agen asing itu di antaranya adalah: [1] Pembangunan infrastruktur yang tertinggal. [2] Ketergantungan pada hutang asing. [3] Pengelolaan keuangan negara (APBN) yang boros dan tidak efektif. [4] Pelemahan TNI dan KPK. Tentu saja indikator-indikator itu tidak menafikan indikator lain seperti terpecah belahnya umat Islam dalam berbagai sekte, ormas dan parpol, serta merebaknya pornografi dan homonisasi (kampanye terselubung homoseksual di media massa).

Saya akan mencoba menjelaskan analisis saya sebagai berikut. Pembangunan infrastuktur termasuk sangat tertinggal dan jauh dari kondisi ideal untuk menunjang pembangunan. Jangankan jalan antar propinsi di Kalimantan, Sulawesi atau Irian Jaya. Di Sumatera saja jalan antar propinsi sangat tidak layak. Tentu ini terkait dengan strategi pembangunan pemerintah yang "mengabaikan" faktor ini.

Ketergantungan hutang asing sangat mengganggu kinerja pembangunan Indonesia, karena pemerintah, yang sumber keuangannya dari pajak yang dibayar rakyat, harus mengalokasikan sejumlah besar dana untuk membayar cicilan hutang. Dalam setahun rata-rata pemerintah harus menyisihkan lebih dari 10% anggarannya untuk membayar cicilan dan bunga hutang. Itu masih belum termasuk komitmen-komitmen lain yang harus dikeluarkan pemerintah akibat kebijakan hutang luar negeri seperi beban bunga pinjaman BLBI yang mencapai Rp 30 triliun setahun. Tragisnya pemerintah tidak pernah punya niat untuk benar-benar melepaskan diri dari jerat hutang luar negeri. Ketika SBY gembar-gembor telah menyelesaikan hutang IMF, secara diam-diam ia menambah hutang asing dari sumber lain hingga $10 miliar setahun.

Salah satu strategi agen asing di Indonesia adalah menyusun APBN yang boros dan tidak efektif. Kita melihat bagaimana pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan jembatan Suramadu yang tidak terlalu penting dibandingkan jembatan Jawa Sumatera. Kita juga menyaksikan betapa anggaran untuk para anggota DPR begitu tinggi sehingga mengusik rasa keadilan. Bahkan ketika rakyat menderita karena berbagai bencana yang terjadi, anggota DPR menghambur-hamburkan puluhan miliar rupiah hanya untuk seremoni pelantikan mereka.

TNI adalah satu institusi yang selain menjadi alat fungsional, juga memiliki simbol penting bagi kesatuan bangsa Indonesia. Salah satu strategi jitu untuk melemahkan Indonesia adalah dengan melemahkan TNI. Kita telah melihat pelemahan itu melalui alokasi anggaran yang kecil. Kita telah melihat bagaimana menteri keuangan Sri Mulyani memotong anggaran TNI. Pada saat yang sama ia mengucurkan triliunan rupiah untuk para kriminal di Bank Century (mayoritas sahamnya dimiliki warga asing), sekaligus mendeklarasikan diri keberpihakannya kepada kepentingan asing.

Di sisi lain KPK adalah satu institusi yang relatif berhasil mengurangi budaya korupsi di jajaran birokrasi Indonesia. Namun kita menyaksikan dengan gamblang adanya sebuah skenario untuk melemahkan KPK melalui kriminalisasi kewenangan pimpinan KPK atas restu presiden. Saya katakan presiden merestui hal ini karena sebenarnya presiden bisa mencegahnya, namun ia sengaja diam saja saat para pimpinan KPK diperkarakan oleh penyidik kepolisian.

Budaya korupsi merupakan ladang subur bagi kepentingan asing untuk menancapkan kekuasaannya. Dengan lemahnya KPK, maka dipastikan budaya korupsi di kalangan birokrat akan kembali menjadi-jadi. Dan para birokratlah sasaran utama kepentingan asing untuk dijadikan agennya.

Sebenarnya masih banyak indikator lainnya seperti keengganan pemerintah untuk mengembangkan energi alternatif, atau memberi subsidi sektor industri otomotif domestik. Presiden SBY awalnya antusias dalam program pengembangan energi alternatif. Ia pernah menggalakkan program biofuel dan membiayai proyek blue energy. Tapi kemudian ia menghentikan semuanya di tengah jalan meski dana yang sudah keluar tidak bisa dikatakan sedikit.

Proyek blue energy juga sarat dengan aksi intelejen asing. Awalnya Joko, sang pengembang teknologi ini diculik oleh sekelompok orang sehingga proyeknya terbengkalai. Setelah ditemukan kembali, media massa menjadikannya sebagai sosok pesakitan tanpa sedikit pun berupaya menguak motif di balik penculikan Joko –sebagaimana juga halnya dengan polisi. Ujungnya adalah pada kriminalisasi terhadap upaya Joko mengembangkan energi murah tersebut.

Kasus Joko tidak jauh berbeda dengan Stanley Meyer, pengembang energi alternatif hidrofuel. Setelah teknologinya terbuka ke umum, ia dikriminalisasikan oleh media massa dan terakhir ia tewas diracun. Bahkan situs wikipedia yang termasuk media pro-status quo tidak bisa menyembunyikan keanehan kematian Stanley. Sesaat setelah menandatangani kerjasama dengan seorang pejabat militer (agen inteligen yang menyamar) di sebuah restoran, Stanley mengalami sakit perut yang hebat. Ia dan dua orang saudaranya yang menyertainya berusaha menyelamatkannya ke rumah sakit terdekat. Namun saat berada di tempat parkir, Stanley Meyer menghembuskan nafasnya yang terakhir.

Dalam satu wawancara Joko sebenarnya telah membuka rahasia di balik penculikannya. "Kita kan berhadapan dengan kekuatan besar di belakang bisnis energi minyak," demikian kata Joko. Dan sama dengan pembunuhan Stanley, kasus penculikan Joko juga masuk ke dalam peti es. Di Indonesia ada satu blog yang dulu sangat populer yang isinya mendukung kebijakan pemerintah menjalankan agenda neoliberal berupa kenaikan harga BBM. Blog tersebut juga turut mengkriminalisasikan Joko dan teknologi blue energinya. Saya tahu pemilik blog itu adalah seorang agen asing kelas pemula. Baik pemerintah Indonesia maupun Amerika kini tidak lagi peduli pada teknologi energi alternatif yang dikembangkan Joko dan Stanley. Padahal teknologi ini memiliki arti strategis yang sangat penting. Dengan teknologi ini maka dipastikan ratusan triliun uang yang dihanguskan untuk pembakaran BBM mesin setiap tahun bisa dialokasikan untuk hal lain yang berguna bagi kesejahteraan rakyat. [Cahyono Adi]

Akankah Perang Dunia Ketiga Bermula dari Suriah?

(Gambar: Israel, USA, UK VS Iran, China, Rusia) 

Perang Dunia-3 (PD-3) meskipun semua kita tidak menghendakinya –namun di lain pihak para penguasa unilateral yang haus dengan kekuasaan terhadap kawasan regional dan global justru telah menciptakan benih-benih terjadinya PD-3 dalam waktu dekat ini. Banyak sudah prediksi atau ekspektasi saat terjadinya PD-3 (peristiwa yang lebih mengerikan dari PD-1 dan PD-2). Ekspektasi tersebut bukan tanpa alasan –sebab dapat dibuktikan secara logis berdasarkan perkembangan situasi politik, militer dan pengaruh ekonomi Global yang terjadi saat ini.

Tak heran, kini di Suriah sikap Rusia dan China adalah berkomitmen saling mengisi "kekuatan" mereka agar potensi AS dan sekutunya menuju dominasi Globalisasi –yang lebih sering berupa imperialisme baru tersebut sedikitnya tidak semudah yang dibayangkan AS, NATO dan sekutu dekat AS. Beberapa waktu silam, contohnya, Iran, telah mengirimkan 15 ribu pasukan elit dari divisi Quds untuk membantu tegaknya pemerintahan Suriah di bawah rezim Bashar al Assad. Sementara itu, Rusia telah mengirimkan 36 kapal perang dan 120 pesawat tempur untuk Suriah –sebagaimana dilaporkan oleh surat kabar Kommersant. Tentunya pemerintah Rusia menolak memberikan kebenaran berita tersebut karena sama halnya menentang terang-terangan embargo senjata yang diterapkan oleh PBB dan Uni Eropa terhadap Suriah.

Sedangkan China, telah memberikan signal pada AS bahwa mereka memiliki hubungan dengan Suriah dari era Hafez al Assad (ayah Bashar al Assad). China berpendapat, Suriah adalah terminal dagang penting. Tentu China tidak akan melepas hancurnya Suriah begitu saja karena China melihat pemerintah Suriah yang baru nanti adalah berhaluan ke Barat. Bersamaan dengan itu, Rusia telah menegur Perancis akibat terlalu keras dan "berlebihan" menentang Rusia dalam sikapnya terhadap Suriah.

Negara di kawasan Asia lainnya, yaitu Korea Utara jelas beraliansi dengan Suriah. Menurut Fidel Castro, AS cepat atau lambat pasti akan menyerang Korut. Israel menduga bahwa Korea Utara telah memberikan bantuan penting pada program rudal Iran dan Suriah. Dan sebagaimana jamak diketahui, organisasi jongos teroris Al-Qaeda disusupkan ke Suriah untuk melakukan sabotase dan serangan terhadap legiun Iran dan Rusia.

Melihat fakta dan data di atas, maka kekhawatiran sejumlah kalangan akan terjadinya PD-3 bukan tanpa alasan –apalagi tak sedikit yang menebak-nebak bahwa PD-3 itu sendiri memang merupakan skenario yang dibuat oleh AS dalam program New World Order atau One World Government -pemerintahan Zionis Dunia. Dengan program tersebut dapat dilihat eskalasi militer terjadi mulai dari Mediterania (Libya, Suriah, Lebanon, Iran) sampai ke Laut Cina Selatan (RRC, Korut dan Rusia) telah menjadi target AS untuk mewujudkan pemerintahan satu dunia (Global) melalui pengaruh politik dengan cara perang –dan tentu juga dengan penguasaan lembaga-lembaga finansial dan perbank-an dunia. 




Belajar dari Kebangkitan Rusia di Bawah Pimpinan Putin


Setelah mengalami keterpurukan yang luar biasa pasca runtuhnya Uni Soviet, kebangkitan Rusia sungguh mencengangkan dunia. Rusia pada era Boris Yeltsin, mengalami kemunduran ekonomi akibat dominasi kaum oligarki yang merampok kekayaan negara. Skandal ini diperparah dengan indikasi keterlibatan AS, IMF, dan World Bank yang tetap memberikan pinjaman meski mengetahui bahwa pinjaman ini jatuh ke tangan kaum oligarki. Tidak hanya itu, orang-orang terdekat dan bahkan Yeltsin sendiri ditenggarai turut terlibat dalam kemunduran Rusia.

Kemunduran ini pada akhirnya membawa implikasi yang sangat buruk bagi kehidupan penduduk Rusia. Tentara Rusia bahkan pernah digaji dengan sayur-mayur karena kekosongan kas negara. Uraian mengenai kondisi Rusia setelah era jatuhnya Soviet dibahas dalam bab I hingga bab III dari buku yang sangat mudah dicerna ini. Dalam bab-bab berikutnya, Simon menceritakan bagaimana momentum untuk ‘balas dendam’ atas dominasi kaum oligarki ini akhirnya muncul dan menguat. Kemunculan Vladimir Putin dalam pangggung politik Rusia yang didukung oleh kaum siloviki membawa sebuah ‘gebrakan’ baru. Usai memegang jabatan sebagai presiden Rusia pada tahun 2000, Putin segera mengevaluasi kinerja ekonomi dan kemudian bertindak tegas terhadap kaum oligarki.

Rakyat Rusia yang sudah sangat menderita pun mendukung tindakan Putin. Nasionalisasi dilakukan dan kelembagaan pemerintah dibenahi. Mikhail Khodorkovsky, salah satu oligarki Rusia yang mencoba menentang Putin secara langsung, akhirnya dipenjara. Kremlin di bawah Putin adalah Kremlin yang total berbeda. Buku ini juga menjelaskan bahwa Putin bukanlah aktor tunggal di balik semuanya. Mesin politik Putin adalah sebuah kekuatan kelompok yang bernama siloviki. Siloviki sendiri terdiri dari sekelompok politikus Rusia yang di masa lalu adalah personel KGB dan petinggi militer. “Rusia Besar” adalah impian utama dari siloviki yang tindakannya memenjarakan oligarki ini banyak didukung rakyat. Hal unik dari siloviki adalah bahwa lembaga formal ini bukanlah kelompok nasionalis ekstrem maupun pendukung komunis.

Bab VII bercerita mengenai perjalanan Putin menuju panggung politik Rusia. Diceritakan bahwa pada usia 17 tahun, Putin sudah mencoba melamar ke KGB meski akhirnya ditolak karena belum memiliki gelar sarjana. Putin akhirnya melanjutkan pendidikannya di Universitas Leningrad jurusan hukum internasional. Usai lulus, Putin langsung masuk KGB hingga akhirnya dimasukkan ke jajaran elite di lembaga pelatihan intelijen internasional tahun 1978. Buku ini pn sedikit menuturkan keluarga Putin dan salah satu sisi gelap Putin yang menyebutkan bahwa Putin diam-diam menyimpan kekayaan 40 miliar dollar AS di luar negeri.

Meski demikian, Putin berhasil membawa Rusia keluar dari keterpurukan ekonomi dengan catatan prestasi ekonomi yang sangat gemilang. Kemiskinan berhasil dikurangi karena keberhasilannya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Proyek pengurangan kemiskinan ini diikuti dengan baik oleh proyek nasional bidang kesehatan, perumahan, dan perlindungan sosial. Jumlah pengangguran di Rusia turun dari 8,6 juta menjadi 5 juta pada 2006. Dengan kekayaan minyaknya, cadangan devisa Rusia melonjak dari 12 miliar dollar AS pada tahun 1999 menjadi 447,9 miliar dollar AS pada Oktober 2007. Total utang luar negeri Rusia pun hanya mencapai 47,8 miliar dollar AS atau tinggal sepertiga dari total utang Rusia tahun 1999.

Dengan segudang prestasi gemilang ini, tak heran bila Rusia akhirnya memperoleh pujian dari berbagai penjuru dunia. Rusia bahkan menjadi salah satu contoh negara yang sukses tanpa menggantungkan diri pada bantuan IMF. Kesuksesan ini pun diikuti oleh pemulihan peran internasional Rusia. Rusia tidak saja sekedar bangkit tetapi berani menantang dominasi AS. Rusia menjadi anggota resmi G-8. Alhasil Rusia di bawah Putin meraih sukses dalam hubungan internasional, peran kuat yang relatif serupa dengan Uni Soviet pada masa lampau. Tak heran bila akhirnya majalah Time menobatkan Vladimir Putin sebagai Tokoh Dunia tahun 2007.

Di akhir bab, Simon mengetengahkan betapa Indonesia perlu belajar banyak dari keberhasilan Rusia. Di saat Rusia mulai curiga dengan IMF pada tahun 1998, Indonesia justru sangat antusius menerimanya. Saat Rusia menikmati kekayaan dari sektor migas, Indonesia mengalami nasib sebaliknya. Indonesia memang perlu mempelajari berbagai hal positif dari Rusia di bawah Putin. Dengan demikian, buku ini sangat baik disimak oleh siapapun yang hendak mengetahui proses di balik keberhasilan Rusia pada saat ini dan siapapun yang ingin belajar dari keberhasilan ini. Buku ini pun menjadi referensi yang baik terkait peran Rusia yang semakin menonjol dalam politik internasional terlebih setelah terjadinya kasus aktual dalam konflik di Ossetia Selatan yang melibatkan Rusia bersama tetangganya yang pro Barat, Georgia.